Bahas Terkait TPPO, Dua Pansus DPRD Sulsel Kunker di Barru

BARRU - Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan berkunjung ke Kabupaten Barru.

Pansus Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Pansus Kelembagaan Perangkat Daerah diterima Bupati Barru diwakili Sekda Barru Dr. Abustan diruang Barru Smart Informstion Center (Basic), Selasa (13/9/2022).

Baca juga: Pembukaan Lahan PT KSS, Kemenkumham RI Menyatakan Ada Pelanggaran HAM

Sekda Barru mengawali sambutan dengan memperkenalkan potensi dan keberadaan kabupaten Barru yang terdiri 55 Desa/Kelurahan dan 7 Kecamatan. 

Untuk mendukung lancarnya roda pemerintahan, perangkat daerah berdasarkan penggabungan usaran dan tipologynya dengan total 26 OPD dan 7 Kecamatan.

Baca juga: Masa Di Kalteng Tuntut Edy Mulyadi Diproses Hukum Positif dan Adat Dayak

Sementara Wakil Ketua Pansus Ranperda TPPO DPRD Sulsel, Hj. Vera Firdaus, SH.MH, mengatakan,  tujuan penyusunan perda ini adalah untuk memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat.

Baca juga: Presiden: Pemerintah Cabut 2078 Izin Perusahaan Tambang Minerba

"Masyarakat kita sekarang ini banyak yang menjadi korban perdagangan manusia. Sehingga diperlukan regulasi yang tepat untuk melindungi mereka, " jelas politisi Partai Golkar tersebut.

Baca juga: Program PTSL Barru Berhasil, Bupati Suardi Saleh dan Ka BPN Terima Hasilnya Dari Menteri Agraria

Dikatakan, dengan lahirnya Peraturan Daerah (Perda) tentang TPPO, maka nantinya masyarakat akan terlindungi dengan payung hukum yang jelas. Karena tidak jarang modus para pelaku dengan memberikan tawaran pekerjaan bagi calon korban.

Ditempat yang sama hadir pula Pansus Ranperda tentang Perangkat Daerah serta impinan OPD terkait.

Baca juga: Pengurus KAHMI Kabupaten Barru Dilantik di Rujab Bupati Singkerru Ada'e

(HB-Hasyim JNI)