Ketum Badko HMI SulselBar Nilai Aplikasi Mypertamina Tak Berpihak ke Kelas Bawah

MAKASSAR - Baru baru ini salah satu perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yakni PT. Pertamina (Persero) mengeluarkan kebijakan pembuatan aplikasi MyPertamina yang digunakan sebagai syarat pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi seperti pertalite dan solar, kebijakan ini banyak menuai kecaman karena cara pertamina di anggap tidak memikirkan golongan kelas bawah yang tidak punya ponsel pintar

Selain itu, ketua umum Badko Hmi Sulsebar menjelaskan bahwa kebijakan pertamina ini tidak melalui tahap sosialisasi yang panjang sehingga masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui kebijakan tersebut.

Baca juga: Kamrussamad Ingatkan Menkeu Jangan Anggap Remeh Resesi Ekonomi

“Ketika tujuannya agar penerima  BBM bersubsidi tepat sasaran dan kuota BBM subsidi tidak jebol kan aplikasi MyPertamina cukup di jadikan alat pendataan bukan pembelian”, ujar Ikram Ketua Umum Badko Hmi Sulselbar, pada Sabtu (2/7/2022).

Selain itu kata Ikram, yang juga menjadi polemik di kebijakan ini  adalah terkait keamanan sistem, tidak ada yang bisa menggaransikan ketika terjadi hal semacam saldo hilang dan bocor dan lain sebagaianya.

Baca juga: Sikapi Bonus Produksi 2022, Katar Pamijahan Surati Pemkab Bogor, SABRI: Bonus Produksi Harus Jadi Solusi Persoalan Demografi

Metode yang ditawarkan oleh Pertamina ini hanya mempersulit masyarakat bukan memudahkan, dan ini merupakan tindakan pemerintah yang ingin meraup keuntungan sebesar-besarnya dari masyarakat.

"Pemerintah sangat dramatis pada penyediaan BBM mulai dari penghilangan BBM Bensin, kemudian dinaikkannya harga pertamax dan kelangkaan di beberapa daerah pertlite dan solar. Dengan hal ini tentunya masyarakat sangat merasakan kesulitannya dalam mendapatkan BBM pertilite dan solar yang langkah, bahkan harus antri berjam-jam", tutur Ikram.

Baca juga: Agresif Awali Tahun 2022 Pertamina Bor Enam Sumur Pengembangan

Menurut ikram berdasarkan data kominfo tahun 2017 masih ada 33, 69% masyarakt Indonesia yang belum memiliki smartphone, jika kebijakan pertamina ini diberlakukan akan semakin menyulitkan masyarakat yang menengah kebawah yng belum memiliki smartphone.

Selaku Ketua Umum Badko HMI Sulselbar menolak secara tegas kebijakan Pertamina ini, dan menghimbau kepada Menteri BUMN Erick Tohir untuk menggagalkan rencna ini sebagi bentuk keberpihakan kepada masyarakat.

Baca juga: Asprindo Dorong Penguatan Usaha Ekonomi Rakyat Melalui Optimalisasi Gudang

"Kami dari Badko HMI Sulselbar mengajak kepada seluruh kader HMI se Indonesia dan seluruh organisasi kemahasiswaan untuk menolak pemberlakuan My Pertamina ini", tegasnya